Bengkulu, Raflesia.com – Seorang guru honorer asal Bengkulu berinisial R mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 Juli 2025. Tak kuasa menahan emosinya, ia menangis saat mengadukan perjalanan panjang kariernya yang terhenti dalam status guru honorer kategori R4.
R telah mengabdi selama lebih dari enam tahun sebagai tenaga pengajar, namun perjuangannya untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak kunjung terwujud. Ia menyebut kategori R4 merupakan klasifikasi guru honorer yang menjadi bagian dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sayangnya, pemberian label ini menghambat peluang mereka masuk dalam prioritas pengangkatan.
“Kategori R4 itu dianggap hanya terdata di Dapodik selama dua tahun berturut-turut, padahal kenyataannya kami sudah mengabdi bertahun-tahun. Saya sendiri tujuh tahun. Bahkan ada yang sudah 11 tahun tapi tetap saja nasib R4 seperti diabaikan,” ungkapnya sambil menitikkan air mata.
Ia memaparkan bahwa kategori R4 ditempatkan pada prioritas paling akhir dalam seleksi PPPK. Lebih ironis lagi, kategori ini tidak tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kesenjangan ini membuat guru honorer seperti dirinya merasa dihargai sangat minim meski telah mengabdikan diri untuk dunia pendidikan.
R juga menceritakan betapa kecilnya gaji yang didapat sebagai guru honorer. Penghasilannya hanya dihitung berdasarkan jam mengajar, yakni Rp 30.000 per jam. Jika total waktu mengajarnya mencapai 18 jam dalam sebulan, ia hanya membawa pulang Rp 540.000 tanpa tunjangan apa pun.
“Bayangkan, Bu, gaji sebesar Rp 540.000 per bulan harus jadi penopang hidup kami tanpa tambahan tunjangan seperti ASN. Bagaimana masa depan kami? Kami hanya meminta agar kategori honorer seperti kami diberi kesempatan untuk diangkat secara layak,” ujarnya memohon kepada anggota Dewan yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan adanya Undang-Undang yang mewajibkan penyelesaian status honorer pada tahun 2025. Kekhawatiran muncul karena kategori R4 terancam tidak mendapat tempat dalam agenda tersebut. Ia pun meminta kejelasan karier serta solusi konkret dari pemerintah demi mengakhiri ketidakpastian yang telah lama ia rasakan.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyatakan kesediaannya untuk menampung aspirasi para guru honorer kategori R4. Ia bahkan tergerak secara personal karena pernah mengalami kondisi serupa sebagai mantan guru honorer.
“Njih, matur nuwun. Kami memahami keluhan Anda dan sudah menampung aspirasi ini. Saya dulu juga seorang guru honorer, jadi tahu beratnya perjuangan seperti ini. Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan,” ucap MY Esti dengan penuh empati.
Kasus ini mencerminkan potret suram perjuangan para guru honorer di Indonesia, khususnya kategori R4, yang tengah berupaya keras mendapatkan pengakuan dan kejelasan karier dalam sistem pendidikan nasional. Kini keputusan ada di tangan pemerintah apakah mereka mampu menjawab tangisan ribuan pahlawan tanpa tanda jasa ini dengan kebijakan yang konkret atau membiarkan mereka terus terabaikan di sudut-sudut harapan. (**)
