JejakRaflesia.com – Jika program sekolah gratis di Bengkulu yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan benar-benar dilaksanakan, maka membutuhkan anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam audiensi antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dan Forum Komite Sekolah se-Provinsi Bengkulu pada Kamis (19/6/25), diungkapkan besaran dana yang dibutuhkan jika ingin membebaskan biaya pendidikan secara penuh di tingkat SLB, SMA, dan SMK.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH menyebut bahwa berdasarkan hitungan realistisnya, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp297 miliar per tahun.
Perhitungan itu muncul dari selisih antara kebutuhan biaya pendidikan ideal dan jumlah dana yang disediakan pemerintah pusat lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Butuh dana 297 miliar. Jadi hitungannya dari mana? Dia dari jumlah siswa SMA, siswa SMK, dan siswa SLB. Idealnya untuk satu orang biaya pendidikan itu lima juta rupiah per tahun,” kata Usin usai pertemuan.
Sementara itu, menurut data yang ia pegang, dana BOS hanya menutupi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.
“BOS hanya menyanggupi Rp1.500.000 per orang per tahun untuk siswa SMA dan SLB, sementara untuk SMK itu Rp1.600.000. Jadi ada Rp3.500.000 yang kurang,” jelasnya.
Jika kekurangan tersebut dikalikan dengan jumlah total siswa jenjang menengah dan atas di Bengkulu, muncullah angka Rp297 miliar per tahun.
Meski demikian, Usin menilai bahwa pemerintah daerah tidak harus langsung menanggung seluruh kekurangan tersebut. Ia menyarankan agar skema bertahap dipertimbangkan, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalaulah kemudian kita tidak bisa penuhi semuanya, kita hanya penuhi berapa standar BOS. Begitulah standar yang dibebankan oleh APBD setiap tahun. Artinya 1,5 juta juga. Maka Rp297 miliar itu untuk bisa dianggarkan bisa dipotong separuh misalnya, sehingga 190 miliar untuk menanggulangi pembiayaan tambahan dari BOS yang ditambah APBD,” ujarnya.
Kalau dengan skema begitu, menurut Usin, barulah sumbangan dari orang tua murid bisa ditiadakan secara legal dan logis.
“Maka kemudian kita bisa melarang sumbangan orang tua ini. Cukup realistis itu,” tegasnya.
Pemaparan dari DPRD ini membuka ruang bagi publik untuk melihat bahwa program sekolah gratis bukanlah sekadar slogan, melainkan membutuhkan penataan fiskal yang matang dan keberpihakan nyata dari APBD. (RED)
